Musprov PASI Kalbar 2026 Memanas: 6 Pengkab Boikot dan Desak PB PASI Ambil Alih

PONTIANAK, BERANDA OLAHRAGA — Dinamika organisasi menjelang Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kalimantan Barat 2026 kian memanas. Sebanyak enam Pengurus Kabupaten (Pengkab) PASI secara terbuka menyatakan menolak hadir atau memboikot agenda pemilihan ketua umum yang dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026.

Keenam daerah yang mengambil sikap tegas tersebut meliputi Pengkab PASI Sanggau, Mempawah, Melawi, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Sintang. Penolakan ini mencuat menyusul adanya keberatan keras dari kubu pendukung bakal calon Ketua Umum PASI Kalbar, Thomas Budiman, terhadap integritas proses penjaringan.

Tudingan Penjaringan Tidak Netral dan Cacat Prosedur

Perwakilan Pengkab PASI Sanggau, Abdul Rahim, mengungkapkan bahwa keputusan memboikot Musprov diambil setelah mencermati mekanisme kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) PASI Kalbar yang dinilai sarat kejanggalan dan tidak transparan.

Kritik tajam tersebut mengemuka usai TPP menetapkan Ongky Lesmana sebagai satu-satunya calon tunggal yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dukungan untuk periode 2026–2030, sementara berkas pencalonan Thomas Budiman digugurkan.

“Kami menilai TPP PASI Provinsi Kalbar bekerja tidak netral, tidak transparan, dan cacat hukum. Proses verifikasi Pengkab maupun bakal calon dilakukan secara tertutup dan tebang pilih demi menjegal calon tertentu,” tegas Abdul Rahim mewakili aliansi enam Pengkab, Sabtu (26/9/2026).

Pihak Thomas Budiman sebelumnya juga telah melayangkan surat keberatan resmi ke Pengurus Besar (PB) PASI di Jakarta, menilai verifikasi faktual atas syarat dukungan yang ditetapkan TPP tidak mencerminkan dukungan riil di tingkat daerah.

Soroti Panggilan Mediasi KONI yang Diabaikan

Selain polemik penetapan calon tunggal, aliansi enam Pengkab turut menyayangkan sikap jajaran pimpinan PASI Kalbar dan TPP yang dinilai tidak mengindahkan iktikad baik mediasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat.

Abdul Rahim menyebutkan bahwa KONI Kalbar telah melayangkan surat panggilan resmi sebanyak dua kali untuk membedah kebuntuan yang terjadi, namun kedua undangan tersebut tidak dihadiri pihak terkait tanpa alasan yang jelas.

“Ini tindakan yang mencederai etika berorganisasi. Panggilan resmi dari KONI Kalbar sampai dua kali diabaikan begitu saja. Ini membuktikan tidak adanya komitmen untuk menyelenggarakan Musprov yang adil dan demokratis,” lanjutnya.

Sikap bersama ini disepakati oleh representasi enam daerah, yakni Abdul Rahim (Sanggau), Hadiansyah (Mempawah), Abang Safter Irhandi (Melawi), Isamuddin (Kubu Raya), Wirjo Suralim (Kayong Utara), dan Yogie Mubarok (Sintang).

Tarik Ulur Otonomi Cabor

Di sisi lain, tudingan tersebut menuai tanggapan berbeda dari pihak penyelenggara. Ketua Steering Committee (SC) Musprov PASI Kalbar, Herman Hofi Munawar, sebelumnya menegaskan bahwa induk organisasi cabang olahraga memiliki independensi dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) tersendiri. Pihaknya mempertanyakan yurisdiksi dan dasar pemanggilan yang dilayangkan KONI Kalbar terhadap ranah internal kepengurusan cabor.

Kendati demikian, keenam Pengkab PASI menegaskan tetap pada pendirian mereka dan menyampaikan tiga tuntutan utama:

• Penundaan Musprov: Mendesak KONI Kalbar bersikap tegas menunda atau membatalkan Musprov PASI Kalbar hingga sengketa TPP diselesaikan secara transparan dan perangkat TPP diganti dengan pihak netral.
• Pengambilalihan oleh Pusat: Meminta PB PASI Pusat segera turun tangan mengambil alih seluruh tahapan Musprov demi menjaga muruah organisasi atletik di daerah.
• Akuntabilitas Organisasi: Mendesak pertanggungjawaban terbuka dari Ketua PASI Kalbar dan Ketua TPP atas pengabaian panggilan mediasi KONI Kalbar.

Mereka berharap sengketa ini segera diselesaikan melalui koridor organisasi yang sah agar kepengurusan PASI Kalbar periode 2026–2030 lahir dari proses yang legitimate, bermartabat, dan fokus pada pembinaan prestasi atletik di Kalimantan Barat.